INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Informasi Publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat:
- Menghambat proses penegakan hukum; yaitu informasi yang dapat:
o Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
o Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
o Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
o Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
o Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :
o Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
o Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
o Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasikekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
o Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
o Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
o Sistem persandian negara; dan/atau
o Sistem intelijen negara.
- Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- Merugikan ketahanan ekonomi nasional, yaitu
o Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
o Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
o Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
o Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
o Rencana awal investasi asing;
o Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
o Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
o Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
o Korespondensi diplomatik antarnegara;
o Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
o Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- Mengungkap rahasia pribadi seseorang menyangkut :
o Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
o Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
o Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
o Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
o Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
