Siaran Pers
Kementerian Agama
Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sudah selesai. Kelompok terbang (kloter) terakhir jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Air pada 11 Juli 2025. Menag Nasaruddin Umar bersyukur proses penyelenggaraan ibadah haji 1446 H berjalan dengan sukses sekaligus menutup seluruh rangkaian operasionalnya.
Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H berjalan sejak 1 Mei 2025, ditandai masuknya jemaah ke asrama haji untuk bersiap terbang ke Tanah Suci. Dalam rentang 72 masa operasional, ada 203.149 jemaah yang tiba di Arab Saudi dalam 525 kelompok terbang. Mereka terbagi dalam dua gelombang pemberangkatan.
Sebanyak 103.806 jemaah dalam 266 kloter, mendarat di Madinah pada fase kedatangan gelombang I. Sebanyak 99.343 jemaah mendarat di Jeddah pada fase kedatangan jemaah gelombang II. Sementara pada fase pemulangan, 101.339 jemaah yang tergabung dalam 260 kloter terbang ke Indonesia melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sebanyak 101.274 jemaah pulang ke Indonesia dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.
“Alhamdulillah seluruh tahapan operasional haji 1446 H/2025 M sudah berjalan. Secara umum, penyelenggaran haji tahun ini berjalan sukses. Kita bersyukur, semua tantangan dan dinamika yang terjadi, bisa diatasi dengan baik oleh PPIH Arab Saudi,” tegas Menag di Jakarta, Senin (14/7/2025).
“Jemaah Indonesia bisa mengikuti puncak haji di Arafah-Muzdalifah-Mina atau Armuzna, ada juga yang disafariwukufkan dan dibadalhajikan. Hari ini kita nyatakan operasional haji 2025 sudah berakhir,” lanjutnya.
Sebanyak 99,29% jemaah haji regular asal Indonesia melaksanakan haji tamattu’, 0,66% haji ifrad, dan 0,04% melaksanakan haji qiran. Ada 10.141 (4,99%) jemaah haji yang melaksanakan Tarwiyah dalam rangkaian puncak haji. Sebanyak 34 jemaah mengikuti safari wukuf yang dilaksanakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 495 jemaah mengikuti safari wukuf khusus lansia dan disabilitas. Selain itu, ada 334 jemaah yang dibadalhajikan, terdiri atas 159 jemaah badal wafat, 175 badal sakit di RS Arab Saudi.
Dijelaskan Menag, ada 40 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan tetap mendapat pendampingan dari Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI di Jeddah. Proses pencarian terhadap tiga jemaah (Nurimah Mentajim, Sukardi, dan Hasbullah) yang belum ditemukan juga terus dilakukan. Selain itu, hingga akhir masa operasional, tercatat ada 447 jemaah haji Indonesia yang wafat, terdiri atas 435 jemaah haji reguler dan 12 jemaah haji khusus.
“Jumlah ini turun dibanding dengan total wafat pada 2024 yang mencapai 461 jemaah,” jelas Menag.
Layanan Haji 2025
Selama masa operasional haji 2025, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyiapkan sejumlah layanan bagi jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 312 hotel bagi jemaah haji Indonesia, terdiri atas: 212 di Makkah dan 100 di Madinah. Jarak akomodasi atau hotel paling jauh di Makkah adalah 4,5 km dari Masjidil Haram. Sementara hotel di Madinah semuanya berada di wilayah Markaziyah.
Terkait layanan konsumsi, PPIH Arab Saudi telah distribusikan 15.537.589 boks katering jemaah dan petugas haji Indonesia yang terbagi dalam 525 kelompok terbang (kloter). Sementara di Madinah, ada 2.665.812 boks katering yang dibagikan pada gelombang I dan 2.396.667 boks katering didistribusikan pada gelombang II.
Selain itu, pada fase puncak haji (7 – 13 Zulhijjah 1446 H atau 3 – 9 Juni 2025), ada sekitar 3,7 boks makanan siap saji yang didistribusikan kepada jemaah haji Indonesia. Sebanyak 1.281.680 boks makanan (paket siap saji) didistribusikan di hotel jemaah untuk makan pagi, siang, dan malam pada 7 Zulhijjah, makan pagi pada 8 Zulhijjah, serta makan siang dan malam pada 13 Zulhijjah. Selain itu, ada 2.045.004 boks makanan (lauk siap saji) dan 468.400 boks makanan (paket siap saji) yang didistribusikan pada fase Armuzna, sejak di Arafah hingga Mina.
PPIH Arab Saudi menyiapkan ribuan bus untuk melayani jemaah haji Indonesia sejak dari pergerakan pertama mereka menuju Makkah Al-Mukarramah. Ada tiga jenis layanan transportasi yang disiapkan, yaitu: bus antar kota perhajian, bus shalawat, dan bus Masyair. Tercatat ada 2.574 armada yang digunakan untuk pergerakan jemaah haji gelombang I dari Madinah, Makkah, lalu Jeddah, serta 2.534 bus untuk mobilisasi jemaah haji gelombang II dari Jeddah, Makkah, lalu Madinah. Selain itu, PPIH juga ribuan trip bus shalawat yang setia mengantar jemaah selama 24 jam dari hotel ke Masjidil Haram (pergi pulang). Walhasil, selama 42 hari pelayanan jemaah di kota Makkah (10 Mei – 1 Juni dan 10 Juni – 2 Juli.), total ada 12.193 bus yang dioperasikan untuk melayani jemaah haji Indonesia.
Formula 5BPH
Menag menjelaskan, sukses haji 2025, diwarnai dengan lima terobosan baru (5B) dan lima pengembangan/progresifitas (5P). Beragam dinamika yang terjadi dan berhasil diatasi kemudian dirumuskan dalam lima harapan (5H) untuk peningkatkan kualitas haji di masa mendatang. Hal ini disederhanakan dalam formula 5B-5P-5H atau 5 BPH.
a. Lima Inovasi Baru (5B)
Ada lima hal baru yang dilakukan dalam operasional haji 2025. Kelima hal ini dilakukan sebagai ijtihad untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah haji Indonesia.
Pertama, penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ini merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah dan DPR dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subiyanto. “BPIH tahun ini turun, dari rerata BPIH 2024 sebesar Rp93,4juta menjadi rerata BPIH sebesar Rp89,4 juta,” sebutnya.
Kedua, pencegahan praktik monopoli. Ini dilakukan dengan skema penyediaan layanan haji yang melibatkan delapan Syarikah (multi syarikah). Hal ini menurut Menag bisa menjadi pondasi awal dalam menyesuaikan dengan transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berlangsung di Saudi. “Ada beberapa catatan evaluasi dalam pelaksanaannya dan itu akan sangat berguna bagi perbaikan di masa mendatang,” papar Menag.
Ketiga, publikasi awal daftar jemaah haji khusus yang berhak melunasi. Untuk kali pertama dalam sejarah penyelenggaraan haji, pemerintah mengumumkan daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji 1446 H/2025 M. Daftar ini diumumkan pada 23 Januari 2025. Pendekatan ini sama dengan yang dilakukan jemaah haji reguler. Mereka yang berhak melunasi diumumkan secara terbuka.
“Langkah transparansi ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap distribusi kuota haji khusus. Sehingga, semua jemaah bisa mengakses daftar nama yang berhak melunasi biaya haji tahun ini. Ini komitmen kami terhadap keterbukaan informasi,” jelas Menag.
Keempat, pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas. Tahun ini, kali pertama, PPIH Arab Saudi menetapkan dua jalur pelaksanaan dam/hadyu. Jalur pertama, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Suci dilakukan melalui Program Adahi yang dikelola Al-Haiah Al-Malakiah Makkah wal Masyair al Muqaddasah. Jalur kedua, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Air.
“Bagi jemaah yang mengikuti pendapat ulama yang membolehkan penyembelihan hewan Dam di Indonesia, pelaksanaan dapat dilakukan melalui BAZNAS. Sampai hari ini, terkumpul ada Rp21.290.432.707, untuk 8.451 dam,” kata Menag.
Kelima, pelibatan tiga maskapai penerbangan dalam layanan transportasi udara jemaah haji. Untuk kali pertama, Kementerian Agama melibatkan tiga maskapai penerbangan dalam proses pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji. Ketiga maskapai itu adalah Garuda Indonesia yang membawa 245 kloter, Lion Air dengan 28 kloter, dan Saudi Airlines dengan 250 kloter.
“Kolaborasi ini terbukti telah meningkatkan efisiensi dan kapasitas angkut jemaah haji, terbukti rerata on time performance atau OTP penerbangan tahun ini di atas 95%,” sebut Menag.
b. Lima Hal Progresif (5P)
Selain inovasi baru, Kemenag juga melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan haji 1446 H. Disebut sebagai progressif karena lima hal ini sudah dilakukan pada tahun lalu dan ditingkatkan pada 2025. Hal ini menjadi bagian dari proses keberlanjutan program.
Pertama, peningkatan ekosistem ekonomi haji. Upaya menguatkan ekosistem ekonomi haji sebenarnya sudah diinisiasi pada 2023 dan meningkat pada 2024. Ada progeresifitas yang signifikan dalam dua tahun terakhir, utamanya pada sektor ekspor bumbu nusantara dan penyediaan makanan siap saji. Pada tahun pertama, hanya 16 ton bumbu nusantara yang dieskpor ke Arab Saudi. “Angka ini meningkat menjadi 70 ton pada 2024 dan meningkat tajam pada tahun ini hingga 475 ton,” sebut Menag.
“Tahun lalu, ada 1,7 juta boks makanan siap saji yang didatangkan dari Indonesia. Tahun ini, progressnya sangat signifikan hingga mencapai 3,7 juta boks,” sambungnya.
Kedua, pengembangan skema murur. Ini adalah skema pergerakan Jemaah dari Arafah melintas di Muzdalifah (tanpa turun dari bus), lalu langsung menuju Mina. Tujuannya, disamping memudahkan jemaah risiko tinggi (risti) dan lansia dalam berhaji (at-taysir), juga meminimalisir kepadatan di Muzdalifah. Tahun lalu ada sekitar 51 ribu jemaah yang mengikuti murur. “Tahun ini, layanan ini menjangkau lebih dari 59ribu jemaah,” papar Menag
Ketiga, Kawal Haji sebagai sistem pelaporan respons cepat. Aplikasi ini dikembangkan pada tahun 2024 untuk memberikan ruang bagi jemaah, keluarga, bahkan masyarakat secara umum untuk bisa menyampaikan saran dan masukan. Selain kawal haji, tahun ini disiapkan juga WA Center Haji dan Call Center Haji. “Alhamdulillah, saluran ini sangat efektif bagi petugas untuk dapat merespons dengan lebih cepat setiap saran dan problem yang dialami jemaah,” papar Menag.
Keempat, Fast Track pada tiga Embarkasi di Indonesia. Layanan fast track ada sejak 2019 di Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG). Selanjutnya, layanan ini juga diadakan di Embarkasi Surabaya (SUB). Mulai tahun lalu, selaian di JKG dan SUB, layanan ini juga disiapkan di Embarkasi Solo (SOC). “Karena memudahkan jemaah, tahun ini kita pertahankan layanan fast track pada tiga embarkasi,” ujar Menag.
Kelima, pengembangan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Aplikasi ini telah meraih sertifikat SMKI ISO 27001. SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) ISO 27001 pada 21 Oktober 2024. Ini merupakan standar internasional yang mengatur cara organisasi mengelola keamanan informasi. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC). Aplikasi ini juga sudah teriintegrasi dengan IPS (international patient summary) milik Kementerian Kesehatan. “Jadi, kartu jemaah bisa dibaca oleh petugas kesehatan Kemenkes atau Petugas Kesehatan Saudi untuk mengetahui riwayat kesehatan jemaah,” ujar Menag.
“Prosedur keamanan data pasien juga sudah menggunakan encrypt dan decrypt, sesuai standar WHO,” lanjutnya.
c. Lima Harapan (5H)
Tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji 2025 adalah kali terakhir diemban Kementerian Agama. Pemerintah melalui Pereturan Presiden No 154 tahun 2024 telah membentuk Badan Penyelenggara Haji. Saat ini juga sedang berproses perubahan UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Sejalan dengan itu, ada lima harapan yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pertama, percepatan penyiapan regulasi haji. Menag berharap perubahan UU 8 tahun 2019 bisa segera selesai. Sebab, regulasi itu menjadi panduan pokok bagi penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M.
“Perlu percepatan dalam penyelesaian regulasi haji di Indonesia. Sebab, penyelenggaraan haji juga terikat dengan _timeline_ yang dibuat oleh Arab Saudi. Bulan Juli 2025 sudah harus ada transfer dana awal, lalu di Agustus harus konfirmasi penggunaan lokasi tenda musim haji dan mulai kontrak layanan dasar, hotel, transportasi, dan maskapai,” sebut Menag.
“Persiapan harus dilakukan lebih awal agar jemaah bisa mendapat layanan terbaik di tahun mendatang,” sambungnya.
Kedua, percepatan proses transisi. Percepatan regulasi diharapkan akan mempercepat proses transisi dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji. Proses transisi ini baik yang berkenaan dengan SDM maupun infrastruktur, pusat hingga daerah.
“Kami berharap ini juga bisa segera dilakukan, terutama setelah undang-undangnya jelas. Sehingga, haji 2026 bisa segera dipersiapkan dengan sebaik mungkin,” ucapnya.
Ketiga, transformasi layanan haji yang responsif dan adaptif di Arab Saudi. Salah satu pelajaran dari dinamika penyelenggaraan haji 2025 adalah perubahan sistem dan kebijakan penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Hal ini harus dapat direspons dengan cepat dengan membentuk tata kelola penyelenggaraan yang lebih adaptif, mulai dari proses pelunasan yang juga mencakup kebijakan penggabungan mahram dan pendamping, pemvisaan, pembentukan kloter, hingga penyediaan layanan.
“Saya berharap Indonesia bisa menjadi pelopor dalam mendukung transformasi dan digitalisasi penyelenggaraan haji yang sedang digalakkan Saudi,” ucap Menag.
Keempat, penguatan komitmen istitha’ah kesehatan. Pemerintah Arab Saudi tahun ini sangat konsern terhadap isu kesehatan jemaah. Meski jumlah jemaah haji yang wafat tahun ini turun, perhatian terhadap syarat kesehatan jemaah perlu lebih diperkuat.
“Terobosan fiqih taysir memang sangat progresif. Tapi tetap saja bahwa haji adalah fisik dan karenanya istithaah kesehatan jemaah harus diperhatikan,” kata Menag.
Kelima, mewujudkan haji yang berdampak, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi. Secara spiritual, penyelenggaraan haji diharapkan meningkatkan kualitas beragama Muslim Indonesia menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan bersyukur. Pengalaman melihat langsung beragam praktik beribadah dan interaksi lintas negara selama di Tanah Suci juga bisa menguatkan kebijaksanaan dalam merespons keragaman.
“Dampak lain dari penyelenggaraan haji adalah aspek ekonomi. Penguatan ekosistem ekonomi haji telah berlangsung dalam beberapa tahun dan tahun ini meningkat tajam. Ini patut untuk dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang,” tegas Menag.
Apresiasi dan Terima Kasih
Seiring telah selesai seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, Menag menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang terus memberiken bimbingan, arahan, dan juga keberpihakan. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Arab Saudi atas segala kemudahan dan sinergi dalam ikhtiar bersama memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.
“Kami juga sampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya Komisi VIII dan Timwas Haji. Sinergi efektif selama ini telah melahirkan beragam terobosan dan progresivitas dalam peningkatan kulitas layanan kepada jemaah,” papar Menag.
Apresiasi juga disampaikan Menag kepada DPD RI, serta seluruh kementerian dan lembaga mitra, antara lain: Kemenkes, Kemenhub, Kemenlu, Kementerian Imigrasi, TNI, Polri, Badan Penyelenggara Haji, BPKH, BPK, Baznas, serta tiga maskapai penerbangan jemaah haji.
“Apresiasi tinggi dan rasa terima kasih, saya sampaikan kepada seluruh petugas haji Indonesia, dari petugas teknis, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga rekan-rekan media. Terima kasih atas lengan, kaki, bahu, tenaga dan pikiran yang disiapkan untuk melayani jemaah haji Indonesia,” jelas Menag.
“Apresiasi dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh jemaah haji Indonesia atas kebersamaan, kesabaran, dan doa yang terus mengalir. Bagi yang wafat, kita doakan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Bagi yang sakit, kita doakan lekas sembuh dan pulih. Bagi yang sudah kembali ke Tanah Air, semoga mendapat haji mabrur dan dapat menebar kedamaian dan kemaslahatan bagi lingkungan sekitar,” sambungnya.
Sebagai penutup, Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama telah mengemban mandat sebagai penyelenggara ibadah haji sekitar 75 tahun. Dalam rentang panjang itu, selalu saja ada dinamika dan tantangan di setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji. Hal yang patut disyukuri adalah setiap dinamika dan tantangan yang terjadi, selalu dapat diatasi.
“Tahun ini mungkin terakhir Kemenag menjadi penyelenggara haji. Yang jelas, kami tidak mewariskan masalah. Kami mewariskan segudang catatan pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran dan fondasi kuat dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan haji di masa mendatang,” pesan Menag.
“Penyelenggaraan haji bukan hanya soal pelayanan teknis. Ini soal pengabdian, perubahan, kolaborasi, dan keberlanjutan. Mari terus jaga semangat agar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia semakin berdampak dan bermaslahat,” tandasnya.
Humas
